PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menegaskan bahwa dirinya tidak membatasi pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan keterangan kepada media. Ia menyebut pembatasan sebelumnya hanya bersifat sementara, untuk menyelaraskan arah komunikasi pada masa awal kepemimpinannya.
“Gak papa, gak ada masalah,” kata Agustiar saat ditanya apakah pejabat OPD boleh diwawancarai tanpa pembatasan, Selasa, 5 Agustus 2025.
Agustiar menjelaskan, pembatasan komunikasi dilakukan dalam jangka pendek agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang dapat menimbulkan persoalan baru. Hal ini, kata dia, dilakukan demi menjaga keselarasan informasi antara pimpinan dan kepala OPD.
“Jadi maksudnya begini, karena kami kan baru memimpin Kalteng ini. Tentunya kami tidak ingin pemberitaan menimbulkan permasalahan baru untuk jangka pendek. Bukan jangka panjang gitu. Kalau sudah selaras ya udah, adaptasi, kan gitu,” ujar Agustiar.
Ia mencontohkan, salah satu isu yang dianggap sensitif adalah program Kartu Huma Betang. Menurutnya, jika pejabat yang menyampaikan tidak memahami substansi kebijakan, justru dapat menimbulkan salah persepsi.
“Contohnya mereka (OPD) ngomong Kartu Huma Betang, dia gak paham. Kan kalau gak paham saya yang sakit,” ucapnya.
Agustiar menekankan bahwa kebijakan itu hanya berlaku untuk informasi tertentu dan bersifat sementara.
“Betul, itu jangka pendeknya aja. Biar selaras. Sesudah adaptasi nyaman, kan. Kalau begitu gak ada masalah,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa tidak anti kritik dari masyarakat, selama bersifat membangun.
“Saya pribadi, senang kalau orang yang mengkritik. Karena kritik yang membangun bisa juga dilihat selama ini,” ujar Agustiar.
(Syauqi)
