PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan dukungan penuh terhadap Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digagas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Program ini dinilai strategis untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung menyampaikan hal tersebut usai menghadiri peluncuran GPM Polri secara serentak di seluruh Indonesia oleh Presiden RI dari Pos Lantas Bundaran Besar Palangka Raya, Kamis siang, 14 Agustus 2025.
“Pemerintah Provinsi sangat mendukung program nasional ini karena sangat baik untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi tetap terjaga,” ujar Leonard.
Menurut Leonard, GPM ini merupakan momentum yang tepat bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-80.
Program ini dinilai sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk mencegah praktik tengkulak dan spekulasi harga, termasuk pengoplosan beras.
“Ini merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga tengkulak, spekulasi kenaikan harga, termasuk spekulan yang mengoplos beras. Gerakan ini menjadi solusi,” jelasnya.
Leonard menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam mengintervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan. “Pemerintah harus masuk,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan GPM di Kalimantan Tengah, Polda Kalteng menyalurkan sekitar 5 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan minyak goreng di Kota Palangka Raya.
Sementara itu, 51 ton lebih akan didistribusikan melalui polres-polres di seluruh Provinsi Kalteng.
Harga beras yang ditawarkan dalam program ini adalah Rp 12.000 per kilogram, jauh di bawah harga pasar yang mencapai Rp 15.000-17.000 per kilogram.
Leonard menambahkan, pihaknya berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan di pasaran.
“Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjaga kestabilan harga beras dan pangan yang ada di pasaran,” harapnya.
(Sya'ban)
30 Mei 2026
18:43
