PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti penurunan signifikan anggaran belanja dalam Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dari total belanja murni sebesar Rp10,22 triliun, pada perubahan APBD 2025 jumlahnya turun menjadi Rp8,87 triliun, atau berkurang Rp1,34 triliun lebih.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat, Kasri Yani, dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025 di ruang rapat DPRD Kalteng, Selasa malam, 19 Agustus 2025.
“Dengan adanya pengurangan belanja sebesar Rp1,3 triliun lebih, kami mempertanyakan bagaimana langkah mitigasi fiskal yang disiapkan pemerintah provinsi agar APBD tetap stabil dan tidak berdampak pada mandatory spending,” ujarnya.
Fraksi Demokrat juga menyoroti pemangkasan pada belanja modal. Belanja modal gedung dan bangunan berkurang Rp495 miliar, sementara belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dipotong Rp462 miliar.
Menurut Demokrat, pengurangan tersebut berpotensi memengaruhi program dan kegiatan SKPD, serta berdampak pada kualitas pelayanan publik.
“Bagaimana strategi pemerintah agar pemangkasan belanja modal ini tidak menurunkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik?” tanya Kasri Yani.
Dalam pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD sebelumnya, disepakati adanya usulan tambahan target pendapatan daerah sebesar Rp100 miliar pada APBD Perubahan 2025. Demokrat menilai perlu kejelasan terkait strategi pencapaiannya.
“Fraksi Demokrat ingin mengetahui bagaimana langkah konkret Pemprov Kalteng untuk merealisasikan tambahan target PAD sebesar Rp100 miliar tersebut,” katanya.
Meski memberi sejumlah catatan kritis, Fraksi Demokrat menyatakan tetap mendukung program prioritas Pemprov Kalteng, seperti Betang Cerdas yang mencakup sekolah dan kuliah gratis serta program Satu Keluarga Satu Sarjana.
Namun, Demokrat mengusulkan agar program prioritas itu disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan diarahkan pada bidang studi yang lulusannya memiliki prospek kerja tinggi atau mampu membuka lapangan kerja mandiri.
Di sisi lain, Demokrat menilai penurunan belanja daerah harus diimbangi dengan terobosan untuk mendongkrak PAD. Hanya saja, langkah tersebut diingatkan agar tidak menambah beban masyarakat kecil dan menengah.
“Kami mendorong Pemprov Kalteng untuk mencari pos-pos baru pendapatan daerah yang potensial, tetapi tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Kasri Yani.
(Sya'ban)
