PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan jawaban atas pandangan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalteng terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Jawaban tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang III Tahun 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin pagi, 25 Agustus 2025.
Dalam penyampaiannya, Edy menegaskan bahwa pengelolaan APBD harus dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel.
Menurutnya, perencanaan belanja dan pendapatan yang tepat sasaran menjadi kunci agar APBD memberikan dampak signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“APBD yang sehat tentunya harus didukung dengan pendanaan yang kuat serta perencanaan belanja yang efektif dan efisien. Output kegiatan harus tepat sasaran dengan proses pelaksanaan yang transparan dan akuntabel sehingga belanja daerah dapat terserap secara maksimal,” tegas Edy.
Edy menambahkan, Pemprov Kalteng terus mendorong inovasi untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, kemandirian fiskal menjadi langkah penting untuk memperkuat pembangunan daerah.
“Kami meyakini APBD yang sehat dan stabil dapat kita wujudkan melalui proses perencanaan dan pengawasan yang baik, dengan memperhitungkan postur pendapatan dan belanja secara rasional, cermat, dan kreatif. Harapannya, ke depan Kalteng tidak lagi terlalu bergantung pada dana transfer pusat,” jelasnya.
Terkait adanya pengurangan anggaran pada beberapa pos belanja modal, Edy memastikan kualitas pelayanan publik akan tetap menjadi prioritas. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalteng melalui program prioritas Huma Betang yang meliputi Kalteng Bermartabat, Kalteng Maju, dan Betang Cerdas.
“Walaupun ada penyesuaian anggaran, kualitas dan kuantitas pelayanan publik akan tetap kami jaga. Program-program prioritas seperti pembangunan jalan, jembatan, akses listrik desa, hingga jaringan internet di pedalaman akan terus berjalan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Edy juga menyoroti rencana kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp100 miliar pada APBD Perubahan 2025.
Ia menyebutkan bahwa Pemprov melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemantauan realisasi pendapatan harian, hingga koordinasi lintas perangkat daerah.
“Langkah ini kami lakukan agar target tambahan PAD dapat tercapai secara realistis, efektif, dan tetap mendukung keberlanjutan pembangunan Kalimantan Tengah,” katanya.
Selain pembangunan infrastruktur dan penguatan pendapatan daerah, Pemprov Kalteng juga memprioritaskan sektor pendidikan melalui program Betang Cerdas.
Program ini mencakup sekolah dan kuliah gratis serta program Satu Keluarga Satu Sarjana untuk mendorong lulusan SMA dan SMK melanjutkan pendidikan tinggi pada bidang studi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
“Salah satu upaya kami memastikan lulusan sekolah memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja adalah menjalin kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Sinergi ini penting untuk memperkuat link and match antara kurikulum pendidikan dan peluang kerja,” pungkas Edy.
(Sya'ban)
14 Juli 2026
08:56
