Komisi IV DPRD Kotim Dorong Optimalisasi PAD Sektor Perhubungan
SAMPIT – Pembahasan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun 2026 antara Komisi IV DPRD dengan Dinas Perhubungan (Dishub) kembali digelar pada Selasa 21 Oktober 2025. Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyoroti adanya pengurangan anggaran yang cukup besar di tubuh Dishub.
Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Mariani, menyampaikan bahwa pengurangan anggaran mencapai Rp14 miliar dan berpotensi berdampak pada sejumlah program penting. Ia menyoroti salah satunya terkait biaya listrik penerangan jalan umum (PJU) yang belum teranggarkan untuk tiga bulan terakhir tahun 2026.
“Dishub harus mencarikan solusi agar kebutuhan operasional tetap berjalan. Termasuk PJU tiga bulan terakhir yang belum dianggarkan, bisa saja nanti dicoba melalui perubahan APBD atau lewat peningkatan PAD,” ujar Mariani.
Ia juga menekankan perlunya payung hukum untuk menggali potensi retribusi dari sektor perhubungan, seperti sandar kapal feri dan transportasi kecil, begitu pula kewenangan alur sungai, agar dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Potensi PAD di sektor perhubungan ini perlu digali lebih dalam, terutama alur Sungai Mentaya. Kalau terkendala aturan, nanti bisa dibawa ke Kementerian Perhubungan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dishub Kotim Raihansyah mengungkapkan bahwa anggaran Dishub tahun 2026 turun cukup signifikan dibanding tahun 2025.
“Tahun ini total belanja kami Rp31,1 miliar, sedangkan tahun depan 2026 hanya Rp16,6 miliar, itu pun sebagian besar untuk gaji pegawai, perawatan PJU,” jelasnya.
Program strategis Kotim Terang akan ada pembahasan khusus nantinya, karena dengan anggaran minim tersebut masih memaksimalkan untuk perawatan perbaikan PJU, gaji tunjangan pegawai saja.
Bahkan proyek PJU Kapten Mulyono yang sudah direncakan anggaran sekitar Rp2,6 miliar, juga belum dipastikan terealisasi.
“Perencanaan hingga gambar sudah dilakukan, PJU itu rencananya dari simpang KFC hingga simpang lingkar selatan, namun memang masih berupa usulan karena melihat anggaran yang ada, semoga menjadi perhatian,” ujarnya.
Untuk pendapatan, Dishub hanya menargetkan Rp2,6 miliar baik di tahun 2025 maupun 2026, dirinya masih mencoba mempelajari potensi PAD yang ada di sektor perhubungan karena juga baru dilantik sebagai Kadishub.
Raihansyah juga menyampaikan bahwa pagu anggaran untuk pembayaran listrik PJU hanya Rp5,1 miliar, sementara kebutuhan sebenarnya mencapai Rp8 miliar.
“Jadi ada kekurangan sekitar Rp2,8 miliar. Kami berharap dukungan dari DPRD agar bisa ditambah, minimal untuk menutup kurang bayar listrik tiga bulan terakhir,” ujarnya.
Selain itu, Dishub juga telah memiliki master plan PJU dan terus melakukan peremajaan sejumlah fasilitas, termasuk kanibalisasi traffic light yang sudah tidak terpakai untuk menghemat biaya. “Di Jalan Tidar, kami memindahkan PJU dari sekitar KFC untuk sementara,” tutur Raihansyah.
Mariani menutup rapat dengan menegaskan bahwa Komisi IV akan mencatat kekurangan anggaran tersebut sebagai perhatian khusus. “Kita akan dorong agar ada solusi melalui perubahan anggaran atau optimalisasi PAD sektor perhubungan,” pungkasnya. (nardi)
