PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Provinsi Kalteng Tahun 2025, yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 27 Oktober 2025.
Menurut Herson, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci dalam mewujudkan target nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menilai, kolaborasi ini tidak hanya akan mempercepat penyediaan hunian layak, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita di daerah harus aktif bersinergi dan menyiapkan data yang akurat agar dapat mengakses program nasional ini. Karena pada dasarnya, program 3 juta rumah merupakan upaya besar pemerintah untuk memenuhi hak dasar masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Herson menjelaskan, pemerintah pusat melalui tiga kementerian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Dalam Negeri , telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB)sebagai langkah strategis untuk sinkronisasi kebijakan serta penyamaan data perumahan di seluruh Indonesia.
“SKB ini menjadi dasar penting bagi daerah, termasuk Kalteng, agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan perumahan lebih tepat sasaran,” katanya.
Lebih lanjut, Herson mengungkapkan bahwa berdasarkan data, di Kalimantan Tengah terdapat sekitar 350 ribu hingga 400 ribu jiwa masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 sampai desil 5. Mereka termasuk kelompok yang paling membutuhkan intervensi program perumahan.
“Kelompok inilah yang menjadi perhatian utama. Melalui program dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Kalteng, kami terus berupaya memberikan bantuan rumah layak huni, meskipun keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan,” jelasnya.
Herson menegaskan bahwa dengan dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi lintas sektor, program perumahan di Kalteng diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh kabupaten/kota.
“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat di Kalteng, terutama yang berpenghasilan rendah, bisa merasakan kehadiran negara melalui penyediaan rumah yang layak dan manusiawi. Inilah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
(Sya'ban)
