SAMPIT – Aksi protes petani di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terhadap pendistribusian pupuk subsidi mendapat perhatian serius dari pemerintah desa. Kepala Desa Lampuyang Muksin membenarkan adanya keluhan petani yang mengaku tidak pernah menerima pupuk meski terdaftar sebagai penerima.
Muksin mengatakan, kejadian tersebut berlangsung pada Senin 26 Januari 2026. Menurutnya, kemarahan petani dipicu oleh kondisi yang sudah berlangsung lama, di mana pupuk subsidi selalu dinyatakan habis saat hendak ditebus.
“Informasi yang kami terima dari warga, pupuk memang datang, tapi cepat sekali habis. Datang pagi katanya sudah habis siang, datang siang malamnya sudah tidak ada lagi,” ujar Muksin saat dikonfirmasi, Selasa 27 Januari 2026.
Ia menjelaskan, penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Teluk Sampit mencakup empat desa, yakni Lampuyang, Kuin Permai, Regei Lestari, dan Parebok, dengan total luasan lahan pertanian mencapai belasan ribu hektare. Kondisi tersebut seharusnya diimbangi dengan distribusi pupuk yang tertib dan sesuai aturan.
Menurut Muksin, jenis pupuk subsidi yang seharusnya disalurkan meliputi urea, NPK, dan KCL. Namun di lapangan, petani mengaku jatah pupuk yang diterima jauh dari kebutuhan ideal pertanian.
“Dalam satu musim tanam, ada petani yang hanya menerima lima sampai enam sak. Padahal kebutuhan idealnya bisa sampai satu ton per hektare, sementara di Lampuyang ada tiga kali musim panen,” katanya.
Ia menambahkan, alasan yang kerap disampaikan kepada petani hampir selalu sama, mulai dari kuota tidak mencukupi hingga gangguan sistem aplikasi. Kondisi tersebut, menurutnya, bukan hanya terjadi satu atau dua tahun terakhir.
“Alasan kuota tidak cukup atau aplikasi error itu sudah berlangsung lama,” ujarnya.
Muksin juga menyoroti adanya dugaan penyimpangan distribusi pupuk subsidi. Ia menyebut, pupuk yang seharusnya diperuntukkan bagi pertanian pangan diduga justru mengalir ke sektor lain, seperti perkebunan sawit, sehingga menimbulkan keresahan di tengah petani.
“Pupuk subsidi ini jelas untuk pertanian pangan, tapi di lapangan warga menduga banyak yang justru dijual ke petani sawit. Ini yang membuat emosi petani memuncak,” tegasnya.
Masalah pendistribusian pupuk tersebut, lanjut Muksin, sudah terjadi sejak 2020 dan hingga kini belum terselesaikan. Pemerintah desa mengaku sudah beberapa kali meminta keterbukaan data penyaluran pupuk kepada pengelola kios, namun belum mendapatkan respons yang jelas.
Ia juga menyinggung persoalan kartu tani yang dinilai tidak berjalan optimal. Banyak petani yang tidak memegang kartu, sehingga dianggap tidak aktif dan akhirnya tidak bisa menebus pupuk subsidi.
“Di Lampuyang ada sekitar 73 kelompok tani dengan luasan lahan kurang lebih 8.000 hektare. Orangnya ada, lahannya ada, tapi pupuknya tidak pernah diterima secara utuh,” ucapnya.
Dirinya mengimbau warga tetap tenang dan tidak bertindak anarkis. Semua akan didata dan sampaikan agar persoalan ini bisa terang dan jelas.
Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah desa bersama tiga desa lainnya berencana melakukan pendataan ulang penerima pupuk subsidi. Data tersebut akan dijadikan bahan laporan resmi ke instansi terkait dan dibawa ke forum rapat dengar pendapat.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah petani di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, mendatangi gudang pupuk dan melakukan protes lantaran mengaku tidak pernah menerima pupuk bersubsidi.
Aksi tersebut terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial, memperlihatkan adu argumen antara petani dan petugas terkait pendataan serta pendistribusian pupuk. (Nardi)
