PALANGKA RAYA – Rencana pembangunan jalur kereta api di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) diproyeksikan untuk mendukung distribusi komoditas sumber daya alam (SDA) unggulan daerah.
Namun hingga kini, proyek tersebut masih belum terealisasi dan belum memasuki tahap konstruksi.
Sejak awal, proyek ini memang dirancang untuk mengangkut barang, khususnya hasil pertambangan, perkebunan, dan kehutanan yang menjadi sektor utama perekonomian Kalteng.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng, Yulindra Dedy, mengatakan fokus pada angkutan barang dipilih karena dinilai lebih memiliki nilai ekonomis dan berpotensi menarik minat investor.
“Dari awal memang dirancang untuk angkutan barang dulu, melihat potensi komoditas di Kalteng cukup besar,” ujarnya di Palangka Raya, Rabu, 8 April 2026.
Ia menjelaskan, keberadaan jalur kereta api diharapkan mampu menjadi solusi atas tingginya biaya logistik di wilayah tersebut.
Selama ini, distribusi hasil produksi masih mengandalkan jalur darat dan sungai yang dinilai kurang efisien, terutama untuk angkutan dalam jumlah besar.
Dengan kapasitas angkut yang lebih besar dan biaya operasional yang lebih efisien, kereta api dinilai mampu mempercepat arus barang sekaligus meningkatkan daya saing komoditas daerah di pasar nasional maupun ekspor.
Adapun jalur yang direncanakan akan menghubungkan sejumlah kawasan penghasil komoditas strategis, mulai dari Puruk Cahu, menuju Desa Batanjung di Kapuas, hingga Kelurahan Bangkuang di Barito Selatan.
Selain jalur utama tersebut, terdapat pula alternatif rute yang melewati Gunung Mas menuju Batanjung. Saat ini, pemerintah daerah masih melakukan kajian untuk menentukan jalur yang paling efektif dan efisien, terutama dari sisi pembiayaan dan potensi angkutan.
Menurut Dedy, potensi muatan menjadi faktor kunci dalam menarik minat investor. Para investor akan mempertimbangkan volume komoditas yang dapat diangkut serta proyeksi keuntungan sebelum memutuskan untuk berinvestasi.
“Investor pasti berhitung, apakah potensi angkutannya sesuai dan menguntungkan secara finansial. Itu yang jadi pertimbangan utama,” katanya.
Meski blueprint atau rancangan pembangunan jalur kereta api telah tersedia dan tercantum dalam dokumen perencanaan seperti RTRWP, proyek ini belum dapat direalisasikan karena belum adanya pihak ketiga yang bersedia mendanai.
“Perencanaannya sudah ada sejak lama, tapi untuk pelaksanaan di lapangan memang masih menunggu investor,” ujarnya.
Ia juga mengakui, pemerintah daerah belum dapat memastikan kapan proyek tersebut akan mulai dikerjakan, mengingat prosesnya masih panjang dan sangat bergantung pada kepastian investasi.
“Untuk waktu pelaksanaan, kami belum bisa memastikan. Masih menunggu kesiapan investor,” katanya.
Meski demikian, pembangunan jalur kereta api tetap menjadi bagian dari rencana jangka panjang pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ke depan, tidak menutup kemungkinan jalur kereta api tersebut juga akan dikembangkan untuk melayani angkutan penumpang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan transportasi masyarakat.
Selain itu, proyek ini juga berpotensi terintegrasi dengan jaringan transportasi yang lebih luas di Pulau Kalimantan, terutama dengan adanya pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Dengan adanya IKN, ada peluang besar untuk konektivitas lintas Kalimantan. Desainnya sudah ada, tinggal realisasi ke depannya,” pungkasnya.
(Sya'ban)
