PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) terus memastikan stabilitas pangan daerah tetap terjaga. Salah satu langkah yang dilakukan yakni turun langsung ke lapangan memantau stok bahan pokok, mulai dari ritel modern hingga gudang distributor, Senin 13 April 2026.
Pengawasan ini dilakukan bersama sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP), Dinas Ketahanan Pangan (Hanpang), serta Polda Kalteng. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat pengendalian sekaligus mencegah potensi gangguan distribusi di lapangan.
Adapun fokus pemantauan diarahkan pada dua titik penting, yakni gudang distributor sebagai sumber pasokan dan ritel modern sebagai ujung distribusi ke masyarakat. Dari dua titik ini, pemerintah bisa memotret kondisi riil ketersediaan barang serta mengantisipasi potensi kendala distribusi.
Kepala Disdagperin Kalteng, Norhani, mengatakan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan stok tetap aman dan distribusi berjalan lancar.
“Pengawasan ini kami lakukan agar stok pangan di Kalteng tetap tersedia dan distribusinya tidak mengalami hambatan, baik di tingkat distributor maupun ritel,” ucapnya.
Tidak hanya memeriksa ketersediaan barang, tim juga mengawasi kemungkinan adanya praktik penimbunan atau distribusi tidak wajar. Keterlibatan kepolisian dinilai penting untuk memperkuat pengawasan di lapangan.
“Dengan sinergi lintas instansi, kami bisa lebih cepat mendeteksi dan mengantisipasi potensi gangguan, termasuk indikasi spekulasi,” tambahnya.
Dari hasil pemantauan sementara, stok pangan di sejumlah titik terpantau dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, pengawasan akan terus dilakukan secara berkala.
“Selain itu juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu kepanikan pasar,” lanjutnya.
Dalam hal ini juga berharap masyarakat tetap tenang. Pemerintah terus hadir memastikan stok aman dan harga tetap terkendali.
“Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah agar pengendalian pangan tidak hanya berbasis data, tetapi juga didukung kondisi riil di lapangan sehingga potensi gejolak bisa direspons lebih cepat dan tepat,” ungkapnya. (yud)
