SAMPIT – Aktivitas pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi sorotan. Namun, pihak Pertamina Patra Niaga Sampit memilih enggan memberikan penjelasan saat dimintai keterangan terkait hal tersebut, Senin 20 April 2026.
Sikap itu terlihat usai perwakilan Pertamina menghadiri pertemuan dengan Komisi II DPRD Kotim yang membahas antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU beberapa waktu lalu. Saat dicegat awak media dan ditanya soal pelangsiran, mereka tidak memberikan jawaban tegas.
“Kalau pelangsir tanyakan ke Komisi II, tadi kami sudah sampaikan,” ujar salah satu perwakilan Pertamina Patra Niaga Sampit singkat.
Pertemuan tersebut digelar menyusul keluhan masyarakat terkait antrean panjang BBM yang sempat terjadi sebelum kenaikan harga BBM non subsidi. DPRD Kotim memanggil pihak Pertamina untuk meminta penjelasan mengenai penyebab antrean dan distribusi BBM di lapangan.
Namun, ketika disinggung soal dugaan aktivitas pelangsiran, ketiga perwakilan Pertamina tampak hanya tersenyum tanpa memberikan penjelasan rinci, malah menyerahkan jawaban ke lembaga DPRD.
Mereka terkesan menghindari pertanyaan dan menyiratkan bahwa persoalan tersebut bukan menjadi ranah mereka.
Sementara itu, masyarakat justru menilai pelangsiran menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi di lapangan, terutama saat terjadi keterbatasan pasokan.
“Apalagi sekarang BBM non subsidi sudah naik, kemungkinan masyarakat akan beralih ke BBM subsidi. Kalau tidak diawasi, stok bisa cepat habis,” ujar salah satu warga.
Ia juga mengkhawatirkan aktivitas pelangsiran akan semakin marak jika tidak ada pengawasan ketat di SPBU. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu kembali antrean panjang dan menyulitkan masyarakat umum untuk mendapatkan BBM.
Diketahui, antrean panjang sempat terjadi pada Kamis dan Jumat, 16–17 April 2026. Selang sehari kemudian, tepatnya Sabtu 18 April 2026, terjadi penyesuaian harga BBM non subsidi yang memicu kekhawatiran masyarakat akan ketersediaan BBM di lapangan. (Nardi)
