SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan segera menggelar rapat bersama Perum Bulog dan sejumlah distributor guna mengurai penyebab tingginya harga Minyakita di pasaran meski ketersediaan stok dipastikan masih aman.
Plt Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim, Muslih, mengatakan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), kepolisian, kejaksaan, Bulog serta instansi terkait menunjukkan persoalan utama tidak berada pada sisi produksi.
“Hasil sidak menunjukkan persoalannya bukan di pabrik atau pengolahannya, tetapi lebih mengarah pada distribusi barang sampai ke masyarakat,” kata Muslih, Senin 15 Juni 2026.
Dalam waktu dekat pemerintah daerah akan mengundang Bulog dan pihak distributor untuk membahas berbagai temuan yang diperoleh saat sidak lapangan.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencari solusi agar distribusi Minyakita lebih merata dan harga di tingkat konsumen dapat kembali mendekati Harga Eceran Tertinggi (HET).
Muslih menjelaskan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penyebaran mitra penyalur Bulog yang dinilai belum merata di sejumlah pasar tradisional.
Ia mencontohkan jumlah mitra penyalur di satu pasar bisa berbeda dengan pasar lainnya sehingga berpotensi memengaruhi ketersediaan barang dan harga jual di lapangan.
“Kami akan membahas dengan Bulog terkait penyebaran mitra penyalur ini. Jangan sampai ada wilayah yang pasokannya lebih banyak, sementara wilayah lain lebih sedikit,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan meminta penjelasan terkait informasi berkurangnya pasokan yang diterima sebagian mitra Bulog, dari sebelumnya sekitar 50 dus menjadi 20 dus setiap pengiriman.
Menurut Muslih, informasi tersebut perlu diklarifikasi secara langsung agar pemerintah daerah memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi distribusi Minyakita di Kotim.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tidak mempermasalahkan mekanisme distribusi antarwilayah yang diterapkan Bulog selama stok tetap tersedia dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
“Yang terpenting bagi kami stok Minyakita di gudang tersedia dan masyarakat Kotim tidak mengalami kekurangan pasokan,” tegasnya.
Dari hasil pemantauan sementara, pemerintah daerah menyimpulkan bahwa persoalan yang terjadi lebih mengarah pada distribusi dan pemerataan mitra penyalur dibandingkan ketersediaan barang.
Muslih juga menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menemukan indikasi penimbunan Minyakita seperti yang sempat dikeluhkan sebagian masyarakat dan pedagang.
Namun demikian, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum masih melakukan pendalaman untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam proses distribusi.
“Kalau ditemukan adanya pelanggaran atau praktik yang merugikan masyarakat tentu akan ada tindakan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Terkait harga, Muslih menilai Minyakita seharusnya masih berada di kisaran HET sekitar Rp15.700 hingga Rp16 ribu per liter. Jika harga di lapangan jauh melebihi angka tersebut, maka perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut.
Ia tidak menutup kemungkinan tingginya harga dipengaruhi faktor lain, termasuk pengambilan keuntungan yang berlebihan oleh oknum pedagang.
“Kalau distribusi sudah lancar tetapi harga tetap tinggi, berarti ada faktor lain yang harus dicari, termasuk kemungkinan permainan harga di tingkat pedagang,” ujarnya.
Meski harga masih tinggi, Muslih memastikan Minyakita di Kotim tidak mengalami kelangkaan dan stok masih tersedia di pasaran.
Ia menambahkan, salah satu faktor yang turut memengaruhi distribusi dalam beberapa waktu terakhir adalah penyaluran bantuan pangan pemerintah yang juga menggunakan jaringan distribusi Bulog ke berbagai kecamatan dan desa.
Karena itu, pemerintah daerah berharap rapat koordinasi yang akan digelar dalam waktu dekat dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperlancar distribusi, menjaga ketersediaan stok dan menekan harga Minyakita di pasaran. (nardi)
