PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) akan mengevaluasi peran perusahaan besar swasta (PBS) dalam pengelolaan lingkungan, terutama yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir di Kecamatan Kapuas Tengah.
Anggota DPRD Kalteng, Bambang Irawan, menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah merusak ekosistem hutan dan berpotensi memperparah bencana di wilayah tersebut, termasuk di Desa Barunang.
“Itu menjadi perhatian kita untuk melakukan tindakan apabila PBS tidak peduli dengan lingkungan. Saya pikir perlu menjadi evaluasi terhadap mereka (PBS), karena mereka berinvestasi mengeruk SDA kita, tetapi tidak memperhatikan lingkungan yang ada,” ujarny, Rabu 12 Februari 2025.
Banjir yang melanda Desa Barunang beberapa waktu lalu merendam ratusan rumah, bahkan 15 rumah warga hanyut terbawa arus. Kondisi ini, menurut Bambang, seharusnya menjadi tanggung jawab PBS yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Khususnya PBS di sana harusnya melakukan gerak cepat untuk menanggulangi bencana,” tegasnya.
Komisi II DPRD Kalteng, lanjut Bambang, akan menyoroti keberadaan PBS yang tidak menjalankan standar operasional berbasis kelestarian lingkungan.
Politisi PDIP dari Dapil V yg meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini menilai ada beberapa hal yang tidak dilakukan oleh perusahaan sehingga berdampak pada kerusakan ekosistem dan banjir.
“Itu terjadi karena adanya aktivitas yang paling besar yakni, aktivitas PBS. Tentunya ini menjadi perhatian kita bersama supaya kejadian ini bisa diminimalkan dan ditanggulangi bersama,” pungkasnya.
(Syauqi)
