PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, memanfaatkan kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Palangka Raya untuk mengusulkan sederet proyek prioritas di bidang infrastruktur, perhubungan, dan sumber daya air.
Dalam forum yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 14 April 2025, Gubernur menyebut percepatan pembangunan sebagai kunci pemerataan pembangunan wilayah tengah Indonesia.
“Kami harap kunjungan ini menjadi momen penguatan sinergi antara pemerintah daerah dengan DPR RI, terutama Komisi V yang membidangi infrastruktur dan transportasi,” kata Agustiar dalam sambutannya.
Setidaknya lima sektor strategis diajukan dalam usulan Gubernur. Di bidang jalan dan jembatan, Pemprov Kalteng mendorong penuntasan jalan tembus lintas tengah, seperti ruas Tumbang Sanamang-Batas Kalimantan Barat sepanjang 90,5 kilometer.
Pemerintah daerah juga meminta penyelesaian akses penghubung dari Jembatan Sei Jelai di Sukamara menuju Ketapang, serta peningkatan jalan-jalan lintas strategis ke standar nasional 2-7-2.
Di bidang sumber daya air, Agustiar menekankan pentingnya pembangunan Bendungan Muara Juloi di Murung Raya dan rehabilitasi jaringan irigasi di lima kabupaten.
“Termasuk peningkatan drainase utama pengendali banjir di Kota Palangka Raya yang mendesak,” ucapnya.
Usulan lain mencakup sektor perumahan, antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun, dan rumah khusus bagi masyarakat miskin serta terdampak banjir.
Di bidang perhubungan, Gubernur menyayangkan masih rendahnya pencatatan ekspor dari wilayah Kalimantan Tengah. “Sebanyak 82,57 persen ekspor kita masih tercatat keluar dari provinsi lain,” katanya.
Salah satu solusi, menurutnya, adalah optimalisasi alur sungai Kapuas Murung serta percepatan rencana Ship to Ship Transfer melalui pola konsesi wilayah perairan.
Ia juga mengusulkan pengerukan sungai Kahayan dan Mentaya, peningkatan Bandara Iskandar di Pangkalan Bun, serta penyiapan bandara baru di Sebuai.
Wakil Gubernur Edy Pratowo menambahkan, Kalteng telah diberi mandat sebagai Pusat Pangan Nasional, kawasan konservasi internasional, dan wilayah hilirisasi sumber daya alam.
Ia meminta dukungan Komisi V untuk penyelesaian tata ruang guna memperkuat pengembangan kawasan strategis nasional di provinsi itu.
“Untuk mendukung semua itu, infrastruktur dan perhubungan adalah prioritas utama dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional,” ujar Edy.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan komitmen pihaknya untuk mengawal berbagai usulan yang disampaikan.
“Kami mendukung sepenuhnya, meski tentu perlu pertimbangan karena kondisi APBN yang terbatas,” kata Lasarus.
Ia berharap ada penambahan anggaran di Kementerian PUPR tahun depan agar sejumlah proyek strategis dari Kalimantan Tengah bisa segera terealisasi.
“Kami akan terus berjuang agar kebutuhan infrastruktur di daerah ini tidak hanya didengar, tapi juga diwujudkan,” ujarnya.
(Sya'ban)
