PALANGKA RAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah menyoroti penurunan tajam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Raperda Perubahan APBD 2025. Pajak daerah disebut menjadi penyumbang terbesar merosotnya penerimaan.
“Penurunan PAD mengindikasikan perlambatan aktivitas ekonomi lokal atau penurunan efektivitas pemungutan pajak,” kata juru bicara Fraksi PDIP, Yetro Midel Yoseph, saat rapat paripurna ke-20 masa sidang III.
Menurutnya, regulasi pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu faktor utama yang menekan pendapatan daerah. Kondisi ini, kata Yetro, harus segera diantisipasi agar tidak berdampak pada program prioritas.
Fraksi PDIP menilai pemerintah provinsi perlu segera menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menambal penurunan PAD. Kebijakan yang hanya bertumpu pada sektor pajak dinilai tidak cukup menopang kebutuhan fiskal daerah.
“Termasuk dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan alternatif, memperkuat basis data perpajakan, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi produktif,” ujar Yetro.
Selain kritik, Fraksi PDIP juga memberi apresiasi kepada Gubernur Kalteng dan jajarannya atas sikap proaktif menyampaikan Raperda Perubahan APBD 2025. Langkah itu disebut mencerminkan tata kelola yang adaptif di tengah tekanan fiskal.
Bagi Fraksi PDIP, pemerintah daerah tetap harus menjaga keseimbangan. Program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, kata mereka, tidak boleh dikorbankan meski pendapatan daerah tengah tertekan.
(Syauqi)
