PALANGKA RAYA – Kenaikan penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang kini mencapai Rp100 juta per bulan ditambah tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan, menuai sorotan publik.
Dengan total 580 anggota DPR, negara harus menyiapkan anggaran hingga Rp1,7 triliun hanya untuk menggaji para wakil rakyat sepanjang tahun 2025.
Ketimpangan itu makin terasa karena jumlah penghasilan DPR jauh melampaui pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, yang rata-rata hanya Rp6,5 juta per bulan.
Artinya, gaji anggota DPR tercatat 35,4 kali lipat lebih tinggi dibanding penghasilan warga biasa.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Asy-Syifa' Alqolbiy, akrab disapa Albiy, pengurus Biro Pengembangan Anggota Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) sekaligus mantan Gubernur DEMA FEBI UIN Palangka Raya, menyampaikan kritik keras.
“Di saat masyarakat berjuang keras memenuhi kebutuhan dasar, DPR justru mendapatkan tunjangan perumahan fantastis, ditambah tunjangan beras dan bensin. Kebijakan ini semakin memperlebar jurang ketimpangan ekonomi,” tegas Albiy dalam keterangannya, Selasa, 26 Agustus 2025.
Albiy menilai, keputusan menaikkan tunjangan tidak mencerminkan rasa empati wakil rakyat terhadap kondisi nyata di lapangan.
Menurutnya, masih banyak persoalan krusial yang membutuhkan alokasi anggaran, seperti kesejahteraan guru honorer, bantuan bagi masyarakat kurang mampu, dan penguatan daya beli rakyat.
“Daripada menambah fasilitas pribadi yang membebani keuangan negara, DPR seharusnya lebih fokus meningkatkan kinerja legislasi yang benar-benar berdampak bagi kesejahteraan rakyat. Anggaran besar itu bisa lebih bermanfaat jika dialihkan untuk pemerataan ekonomi,” tambahnya.
Ia menegaskan, sebagai organisasi mahasiswa ekonomi, ISMEI akan terus bersuara agar kebijakan pemerintah maupun DPR selalu berpihak pada rakyat kecil.
“Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas, bukan kemewahan pejabat,” pungkasnya.
(Sya'ban)
