PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah menghadapi tekanan fiskal akibat dana tranfer ke daerah (TKD) dipangkas pemerintah pusat. Akibatnya sejumlah Program pembangunan terhambat.
“Melihat situasi fiskal provinsi kan cuman Rp 10,2 sisa Rp 7,9 akibat pengurangan anggaran 2025. ini kan karena efisiensi dari mereka (pemerintah pusat) mengurangi dana tranfer TKD sama dana DAK, jadi kan tidak ada kita dapat,” kata Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, Senin, 15 September 2025.
Edy mengatakan, pemerintah daerah kini didorong untuk mandiri secara fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber potensi daerah.
“Nah kita masih bisa mengikuti itu meskipun beberapa kegiatan ada yang kita tunda mau tidak mau menyesuaikan atau dilaksanakan tapi volumenya dikurangi, itu salah satunya,” ujarnya.
Ia menambahkan, proyeksi anggaran tahun 2026 akan menjadi kunci bagi kelanjutan sejumlah program prioritas. Menurut Edy, Gubernur Agustiar Sabran telah menyiapkan program Kartu Huma Betang yang akan diluncurkan pada 2026
“Pak gubernur menyampaikan kita mulai jakanin on the track tahun 2026 adala kartu huma betang yang harus kita launcing banyak kegiatan misalnya infrastruktur kesehatan pendidikan ekonomi. Program itu kan memerlukan anggaran, nah itu yang kita coba susun dengan baik,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak akan melakukan pemangkasan TKD dalam RAPBN 2026.
“Mudah-mudahan kita berdoa berarti itu kembali lagi dah harapannya TKD bisa kembali sedia kala sehingga program pembangunan, pelayanan maupun kegiatan-kegiatan pemerintahhan beejalan dengan baik,” pungkas Edy.
(Syauqi)
