SAMPIT – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Riskon Fabiansyah, mengungkapkan bahwa APBD Kotim 2026 akan mengalami penurunan signifikan akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Dari proyeksi awal Rp2,2 triliun, kabarnya kini hanya diperkirakan sekitar Rp1,9 triliun atau berkurang sekitar Rp300 miliar.
Menurutnya, berkurangnya transfer dana pusat ini akan berdampak pada penyusunan program pembangunan daerah.
DPRD bersama pemerintah daerah harus memilah kembali prioritas pembangunan agar benar-benar menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Dengan adanya pengurangan ini tentu program pembangunan harus dipilah lagi, agar yang betul-betul prioritas bisa tetap terlaksana,” jelas Riskon, Rabu 1 Oktober 2025.
Ia menambahkan, pemerintah pusat akan mengganti dana transfer yang berkurang itu dengan sejumlah program langsung ke daerah.
Beberapa di antaranya yakni program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, koperasi merah putih, sekolah rakyat, serta beberapa program prioritas lainnya. “Artinya bukan lagi dalam bentuk transfer dana, tetapi berupa program pusat yang langsung masuk ke daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Mariani, membenarkan adanya penundaan pembahasan APBD 2026 karena regulasi dari Kementerian Keuangan terkait efisiensi anggaran belum diterbitkan. Ia menyebut, rapat pembahasan yang semula direncanakan awal Oktober 2025 kemungkinan baru bisa dilaksanakan sekitar 20 Oktober 2025.
Mariani menegaskan bahwa dengan adanya efisiensi tersebut, daerah harus menyesuaikan program pembangunan sesuai prioritas nasional. “Presiden sudah menekankan dua bidang utama, yaitu infrastruktur dan pertanian. Kita berharap daerah tetap bisa mengembangkan dua sektor ini dengan maksimal meski ada keterbatasan anggaran,” tutupnya.
(Nardi)
11 Mei 2026
12:15
