SAMPIT – Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah menyampaikan hasil reses di SMP Negeri 8 Sampit yang mengungkapkan sejumlah persoalan, salah satunya terkait tidak disetujuinya proposal bantuan tanah uruk dan bibit oleh perusahaan besar swasta (PBS) di sekitar sekolah tersebut.
Riskon DPRD Dapil 1 Kotim ini mengaku kecewa karena minimnya kepedulian perusahaan terhadap sekolah di wilayah operasional mereka.
Padahal, sebagian besar siswa di sekolah itu merupakan anak-anak dari karyawan perusahaan sekitar.
“Anak-anak karyawan perusahaan juga banyak yang sekolah di sana, tapi kenapa justru tidak ada kepedulian. Bantuan tanah uruk dan bibit itu nilainya tidak besar, tapi manfaatnya besar untuk sekolah. Ini sangat disayangkan,” tegas Riskon, Rabu 22 Oktober 2025.
Menurutnya, perusahaan seharusnya bisa menyalurkan bantuan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) karena hal itu sudah diatur.
Ia bahkan menilai perlu adanya evaluasi atau revisi terhadap peraturan daerah tentang CSR agar perusahaan lebih berkontribusi terhadap lingkungan sekitar, terutama dunia pendidikan.
Selain masalah bantuan yang ditolak, Riskon juga menyampaikan bahwa pihak SMPN 8 Sampit mengeluhkan kondisi listrik di sekolah yang sudah lama tidak stabil.
“Sudah bertahun-tahun voltase listrik di sekolah itu tidak stabil. Kipas dan alat elektronik tidak bisa berfungsi dengan baik, padahal aktivitas belajar mengajar berlangsung siang hari,” ungkapnya.
Riskon menegaskan, aspirasi ini sudah disampaikan kepada Dinas Pendidikan agar segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas pihak, termasuk perusahaan sekitar, demi peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan di Kotim. (nardi)
