PALANGKA RAYA – Pemerintah daerah di Kalimantan Tengah tengah menghadapi tekanan berat akibat banyaknya program dan kewajiban dari pemerintah pusat yang tidak diiringi dukungan anggaran memadai. Kondisi ini membuat daerah kesulitan menjalankan program pembangunan serta memenuhi pelayanan publik.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono, menyoroti persoalan tersebut. Ia menilai daerah kini harus menanggung beban pembiayaan sendiri.
“Akibatnya, daerah harus mengalokasikan sumber daya sendiri, meskipun kapasitas fiskalnya sedang menurun,” ujarnya.
Sudarsono menjelaskan, pemerintah pusat kerap memberikan mandat wajib kepada daerah, seperti program pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar. Namun, mandat tersebut sering tidak diikuti dengan penyerahan anggaran yang cukup sehingga membebani pemerintah daerah.
Situasi ini semakin diperparah oleh pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Alokasi anggaran daerah pun semakin menipis.
“Alih-alih efisiensi, yang terjadi adalah pengurangan anggaran daerah dan pergeseran anggaran ke pusat. Ini sangat memberatkan pemerintah daerah, yang harus tetap memenuhi tuntutan pelayanan dan pembangunan,” tegas legislator dari Partai Golkar itu.
Ia mengingatkan, apabila kondisi tersebut dibiarkan berlanjut, target pembangunan daerah berpotensi terganggu. Termasuk upaya pemerintah daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
Sudarsono pun meminta pemerintah pusat lebih memperhatikan kondisi keuangan daerah dan memberikan dukungan anggaran yang memadai.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat lebih memperhatikan kondisi keuangan daerah dan memberikan dukungan anggaran yang lebih memadai. Sinergi yang baik antara pusat dan daerah adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” pungkasnya.
(Syauqi)
17 Mei 2026
18:16
