PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) tengah mempertimbangkan rencana perampingan dengan menggabungkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan efisiensi anggaran dan tata kelola birokrasi.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, menyatakan bahwa rencana penggabungan tersebut tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, diperlukan kajian mendalam untuk menentukan OPD mana saja yang perlu disatukan atau dipisahkan.
“Itu harus di analisa lagi, itu ada kajian akademis lagi. Itu berdasarkan analisa berapa kebutuhan kemudian beban kerja kemudian disesuaikan dengan kondisi daerah,” ujar Leo saat diwawancarai usai menghadiri kegiatan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu, 31 Desember 2025.
Ia menjelaskan bahwa indikator penilaian mengenai struktur organisasi berada di bawah wewenang Biro Organisasi. Jika hasil kajian menunjukkan sebuah dinas perlu dipisah atau digabung, maka keputusan akan diambil berdasarkan penilaian tersebut.
Leo menekankan bahwa urgensi dari rencana penggabungan OPD tersebut bukan hanya soal pemangkasan dana, melainkan juga perbaikan tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM).
“Sekali lagi kita akan melihat, kalau efisiensi kan macam-macam bukan hanya dari sisi pendanaan tapi tata kelola termasuk SDM. kita harus melihat kalau (OPD) gemuk kan gaji bisa dan biaya operasional gemuk,” jelasnya.
Leo menambahkan bahwa target perampingan OPD tersebut diproyeksikan untuk tahun 2026 ini namun keputusan akhir tetap bergantung pada koordinasi dengan pemerintah pusat.
penggabungan itu sedang dianalisa baik berdasarkan kebutuhan daerah. Itu kan harus melalui keputusan Menpan RB,” pungkasnya.
(Syauqi)
