PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, mengungkapkan kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan signifikan pada tahun anggaran 2026. Hal ini memaksa Pemerintah Provinsi Kalteng mengambil langkah taktis dengan meminjam dana milik pemerintah kabupaten/kota guna menutupi belanja operasional pembangunan.
Pernyataan tersebut disampaikan Agustiar saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tingkat Kepolisian Daerah (Polda) Kalteng tahun 2026 di Mapolda setempat, Rabu, 18 Februari 2026.
Agustiar menjelaskan bahwa dalam satu tahun kepemimpinannya, terjadi efisiensi anggaran yang sangat drastis hingga mencapai 48 persen.
“Walaupun situasi demikian, selama setahun kami menjabat ini efisiensi anggaran luar biasa turunnya, kurang lebih 48 persen. Dulu (tahun 2025) sebesar Rp10,2 triliun, sekarang (tahun 2026) tinggal Rp5,2 triliun lebih saja,” ujar Agustiar.
Kondisi ini berdampak langsung pada pos belanja operasional pembangunan yang kini hanya tersisa sekitar Rp1,6 triliun. Menurut Agustiar, angka tersebut seharusnya lebih rendah jika tidak dibantu oleh dana pinjaman dari daerah bawahan.
“Belanja langsung operasional untuk pembangunan cuma tinggal Rp1,6 triliun. Seharusnya (hanya) Rp1,1 triliun, karena itu uang kabupaten/kota kami pinjam sementara. Kalau tidak, kita tidak bisa membangun,” imbuhnya.
Ia menambahkan, sedikit bantuan datang dari Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH-DR) yang membantu proses pembangunan di tengah keterbatasan. Agustiar juga membandingkan alokasi belanja langsung saat ini dengan masa kepemimpinan gubernur terdahulu.
“Dana yang kami terima Rp1,6 triliun. Kalau perbandingan dengan zaman Gubernur Teras Narang tahun 2015, beliau mencapai Rp1,9 triliun. Padahal jika dihitung inflasi, perbedaannya jauh. Kalau dulu membangun jalan butuh Rp3,5 miliar, sekarang hampir Rp10 miliar per kilometer,” jelasnya.
Meski diterpa keterbatasan anggaran, Agustiar mengklaim pihaknya tetap mampu menjaga kondusivitas masyarakat. Selain itu, ia mengumumkan rencana peluncuran program strategis dalam waktu dekat.
“Tanggal 20 Februari ini, tepat satu tahun kami menjabat, kami akan melakukan launching Kartu Huma Betang. Kami berharap dukungan dari pihak Kejaksaan dan Kepolisian agar program ini berjalan lancar meskipun dengan anggaran yang tidak besar,” pungkasnya.
(Syauqi)
