PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, menegaskan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) serta melarang keterlibatan dalam politik praktis maupun konflik kepentingan.
Penegasan tersebut disampaikannya saat memberikan pembinaan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kepada Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu, 18 Februari 2026.
Agustiar mengultimatum seluruh pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun melakukan tindakan yang menyimpang dari tugas dan fungsi sebagai aparatur negara. Ia menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik yang dapat merusak integritas birokrasi.
“ASN harus menjaga netralitas, menghindari konflik kepentingan, tidak terlibat politik praktis, serta responsif terhadap isu sosial dan potensi konflik,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur menekankan bahwa transformasi birokrasi merupakan agenda strategis yang tidak bisa ditunda.
Reformasi birokrasi, menurutnya, bukan sekadar kewajiban administratif kepada pemerintah pusat, tetapi kebutuhan nyata daerah agar pembangunan berjalan cepat, bersih, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya tegaskan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan. Namun, di sisi lain, negara hadir untuk melindungi ASN yang bekerja sesuai aturan dan berintegritas,” ujarnya.
Agustiar juga meminta seluruh pejabat, baik Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), maupun Pengawas (Eselon IV), untuk bergerak bersama mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan mengedepankan kerja efektif, kolaboratif, dan inovatif.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran harus diimbangi dengan penguatan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Dalam kesempatan itu, Gubernur turut menyoroti peluncuran Program Kartu Huma Betang Sejahtera yang dijadwalkan pada 20 Februari 2026. Program tersebut ditujukan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan, termasuk di wilayah pedalaman, mendapatkan akses bantuan dan pelayanan.
“Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh masyarakat yang membutuhkan, hingga ke pedalaman, dapat merasakan manfaat dari program ini,” katanya.
Gubernur juga mendorong penguatan kemandirian daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok, serta dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Mengakhiri arahannya, Agustiar mengapresiasi sinergi antara Pemprov Kalteng dengan unsur Forkopimda, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, BPKP, dan BIN. Ia menilai koordinasi yang kuat menjadi kunci dalam mencegah berbagai persoalan.
“Koordinasi yang baik jauh lebih murah daripada menyelesaikan masalah di belakang hari,” pungkasnya.
(Sya'ban)
14 Mei 2026
19:35
