Oleh: Adista Pattisahusiwa
DUNIA mengawali Januari 2026 dengan sebuah harapan besar yang dinamakan Board of Peace (BoP). Sebuah inisiatif yang di atas kertas tampak seperti oase di tengah gersangnya diplomasi Timur Tengah, namun dalam perjalanannya justru menjadi panggung komedi satir bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kendali Donald Trump.
Sebuah Ambisi di Selat Hormuz
Sejak pertama kali dideklarasikan pada Januari 2026, BoP dirancang untuk menjadi “wasit” di wilayah-wilayah panas, khususnya di Selat Hormuz dan zona konflik Iran. Tujuannya mulia yakni menciptakan transparansi komunikasi guna menghindari eskalasi militer yang tidak perlu.
Tokoh-tokoh seperti miliarder Dubai, Khalaf Al Habtoor, sempat memberikan perhatian besar pada inisiatif ini sebagai upaya terakhir menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan global. Namun, memasuki bulan Februari hingga Maret 2026, protokol yang seharusnya menjadi kitab suci perdamaian ini justru mengalami nasib yang tragis.
Metamorfosis Menjadi “Board of Games”
Pelanggaran terhadap BoP tidak terjadi melalui serangan fajar yang sunyi, melainkan melalui gaya khas “The Art of the Deal” yang menggelegar. Donald Trump dianggap telah mengubah fungsi papan perdamaian ini menjadi papan monopoli pribadi dengan beberapa langkah “Grandmaster” yang kontroversial.
Diplomasi via “Caps Lock”: BoP yang menuntut bahasa terukur dilanggar mentah-mentah melalui retorika digital yang provokatif. Ketika tim diplomatik sedang menyusun draf perdamaian, pernyataan publik yang keras justru membakar jembatan komunikasi tersebut.
Bagi Trump, perdamaian dalam BoP bukan berarti ketiadaan konflik, melainkan kondisi di mana semua pihak tunduk pada tekanan ekonomi dan tarif impor. Baginya, garis perbatasan yang dijaga BoP tak ubahnya garis sempadan bangunan yang bisa dinegosiasikan jika harga semen atau harga minyak sedang menguntungkan.
Bagaimana mungkin sebuah “Papan Perdamaian” bisa berfungsi jika salah satu pemain utamanya justru menempatkan armada militer di titik-titik sensitif yang secara teknis dilarang oleh aturan main BoP itu sendiri?
Alasan di balik kegagalan ini cukup sederhana namun menyakitkan, adanya benturan antara ego politik dan protokol kolektif. Trump memandang BoP bukan sebagai batas suci, melainkan sebagai “saran dekoratif”.
Baginya, jika dia yang merasa memenangkan papan tersebut, maka dialah yang berhak mengubah aturan mainnya kapan saja.
Kritik tajam pun berdatangan dari berbagai penjuru, termasuk dari pengamat Timur Tengah yang melihat BoP kini tak lebih dari sekadar “talenan” untuk memotong anggaran bantuan luar negeri atau alas kaki di depan pintu masuk resort mewah.
Harapan dunia pada Board of Peace (BoP) sebagai wasit perdamaian global pun tampaknya resmi memasuki masa “koma” hari ini.
Di tengah api konflik Timur Tengah yang berkobar akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, stabilitas politik di Indonesia ikut bergejolak. Papan perdamaian yang digagas Donald Trump tersebut kini tak lebih dari sekadar monumen ironi yang memicu gelombang protes di tanah air.
Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, secara terbuka mendesak pemerintah Indonesia untuk segera angkat kaki dari keanggotaan BoP.
Melalui unggahan di media sosialnya, Anies menilai serangan terhadap Iran adalah bukti sahih bahwa dewan tersebut telah gagal total sebelum benar-benar bekerja.
“Kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas: Maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri,” tegas Anies.
Pernyataan ini mencerminkan sentimen luas bahwa BoP hanyalah “panggung sandiwara” di mana aturan mainnya bisa diubah secara sepihak oleh sang arsitek, Donald Trump, demi kepentingan transaksional.
Sentimen Anies bergema kuat di depan Gedung MPR/DPR RI. Massa yang terdiri dari mahasiswa dan koalisi sipil tumpah ruah menuntut pemerintah segera memutus hubungan dengan organisasi internasional tersebut.
Di bawah terik matahari, orator dari atas mobil komando meneriakkan kritik pedas yang menyasar standar ganda BoP.
“Hari ini kita menuntut Presiden untuk keluar dari Board of Peace, yang katanya badan perdamaian tapi justru menjadi katalisator dari perang yang terjadi di Timur Tengah!” seru salah satu koordinator lapangan. Bagi pengunjuk rasa, BoP bukan lagi solusi, melainkan “biang kerok” yang melegitimasi agresi dengan label diplomasi.
Respon Pemerintah: Diplomasi dalam Mode Penangguhan
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tampak mulai mengambil jarak aman. Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, mengonfirmasi bahwa seluruh pembahasan mengenai BoP resmi ditangguhkan. Fokus diplomasi Indonesia kini bergeser drastis dari meja perundingan BoP menuju misi kemanusiaan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa Board of Peace telah bertransformasi total dari “Papan Perdamaian” menjadi “Papan Perpisahan”. Sejak Januari, narasi yang dibangun adalah tentang ketertiban, namun realitanya adalah kekacauan yang terstruktur.
Ketika pendiri dewan tersebut justru melanggar protokol yang ia tulis sendiri, negara-negara seperti Indonesia dipaksa memilih: tetap duduk di meja yang rusak, atau berdiri dan pergi sebelum papan tersebut benar-benar hancur menimpa semua orang.
Kesimpulan: Diplomasi Transaksional yang Tak Terbendung
Hingga 7 Maret 2026, Board of Peace tetap berdiri sebagai monumen ironi. Ia adalah bukti bahwa di tangan pemimpin yang mengedepankan gaya transaksional, kesepakatan tertulis hanyalah jeda iklan sebelum drama geopolitik musim terbaru dimulai.
Dunia kini tidak lagi bertanya kapan perdamaian akan tercapai, melainkan “siapa yang akan membalikkan papan caturnya lebih dulu?”
BoP mungkin gagal sebagai alat perdamaian, namun ia sukses besar sebagai bahan literatur satire yang akan dikenang sepanjang sejarah diplomasi abad ke-21.
(****)
