PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, resmi meluncurkan aplikasi E-PAHARI dan Electronic Data Capture (EDC) Bank Kalteng dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) serta Kick Off Mini Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 9 Maret 2026.
Peluncuran aplikasi tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor secara digital.
Melalui E-PAHARI, masyarakat kini dapat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik merupakan upaya pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien bagi masyarakat.
“Melalui aplikasi E-PAHARI ini, masyarakat tidak perlu lagi mengantre di kantor Samsat. Semua bisa dilakukan secara digital, lebih mudah, cepat, dan transparan,” ucapnya.
Selain itu juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menghadirkan layanan tersebut, di antaranya Samsat, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, PT Jasa Raharja, serta Bank Kalteng yang terus berupaya memperkuat ekosistem layanan digital di daerah.
“Pemanfaatan teknologi digital harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kehadiran teknologi digital harus membawa kemudahan, menyederhanakan layanan, bukan justru membuat masyarakat susah atau bingung,” tambahnya.
Kemudahan layanan digital seperti E-PAHARI akan mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih taat membayar pajak kendaraan. Dengan demikian, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor, diharapkan dapat meningkat.
“Langkah ini juga menjadi bagian penting dari percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kalimantan Tengah. Saat ini, Pemerintah Provinsi bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah tersebut telah berada pada tahap digital dalam pengelolaan transaksi keuangan daerah,” lanjutnya.
Selain itu juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengedukasi masyarakat agar semakin percaya dan terbiasa memanfaatkan layanan keuangan digital secara bijak, produktif, dan aman. Dalam hal ini juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap berbagai modus kejahatan digital yang semakin berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi.
“Digitalisasi harus dimanfaatkan dengan bijak. Kita ingin masyarakat tidak hanya mudah mengakses layanan, tetapi juga aman dalam bertransaksi,” ungkapnya. (yud)
17 Mei 2026
18:16
