PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi berbagai sektor, mulai dari aktivitas rumah tangga hingga dunia usaha.
Bambang mengatakan, keluhan terkait kenaikan BBM datang dari berbagai kalangan. Termasuk di antaranya para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merasa pendapatan mereka tidak mengalami penyesuaian di tengah meningkatnya biaya hidup.
Menurut legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu, kenaikan harga BBM akan berdampak luas karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sehari-hari.
“Dengan adanya kenaikan BBM ini tentu semua aspek ekonomi dan sosial juga akan berkaitan, baik pihak swasta ataupun pihak pemerintahan,” katanya.
Ia mengaku masih mempertanyakan sejumlah kebijakan energi yang dinilai berdampak besar terhadap sektor transportasi dan distribusi barang, khususnya terkait kenaikan harga solar yang memicu lonjakan biaya operasional logistik daerah.
“Yang kemarin saja masih belum bisa saya cerna dengan baik mengenai naiknya solar. Itu sangat berdampak bagi truk-truk yang mengangkut sawit, kernel, maupun batubara,” ucapnya.
Bambang juga menilai Indonesia seharusnya mampu mengurangi ketergantungan terhadap produk energi impor. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat industri pengolahan dalam negeri melalui pembangunan kilang minyak secara masif.
“Kita punya bahan baku dan bahan mentah yang melimpah. Yang diperlukan adalah kilang untuk mengolahnya menjadi bahan jadi sehingga kita bisa lebih mandiri,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikan harga jual BBM nonsubsidi secara nasional, termasuk untuk wilayah Palangka Raya dan sekitarnya. Sejak Rabu, 10 Juni 2026, harga Pertamax (RON 92) disesuaikan dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 (RON 95) juga mengalami kenaikan menjadi Rp17.000 per liter dari harga semula Rp12.900 per liter.
Di sisi lain, harga untuk BBM bersubsidi dipastikan tidak mengalami perubahan. Produk Pertalite tetap dijual dengan harga Rp10.000 per liter dan Biosolar bertahan di angka Rp6.800 per liter.
Mengingat lonjakan harga Pertamax nonsubsidi tersebut berpotensi memicu migrasi konsumen kelas menengah ke produk penugasan, Bambang meminta PT Pertamina (Persero) untuk memastikan ketersediaan kuota BBM bersubsidi di lapangan tetap terjaga dan tidak memicu kelangkaan.
“Yang ingin kita tegaskan adalah ketersediaan kuota itu memang harus ada. Jangan sampai masyarakat diperhadapkan pada kondisi harga naik, tetapi barangnya juga tidak tersedia,” katanya.
(Syauqi)
