PALANGKA RAYA – Memiliki rumah yang layak huni masih menjadi mimpi bagi jutaan keluarga di Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Kondisi ini diperparah dengan tren kenaikan harga rumah dari tahun ke tahun.
Kenaikan harga perumahan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain harga tanah yang terus naik, meningkatnya biaya material dan infrastruktur, inflasi, serta tingginya suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Di sisi lain, permintaan rumah semakin tinggi, sementara pasokan masih terbatas.
Kombinasi faktor tersebut membuat hunian layak semakin sulit dijangkau masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, backlog perumahan nasional masih mencapai 9,9 juta unit.
Artinya, hampir 10 juta rumah tangga belum memiliki hunian sendiri.
Angka tersebut bisa lebih besar jika memperhitungkan pertumbuhan keluarga baru dan kelayakan tempat tinggal hingga 2025.
Menanggapi kondisi itu, pemerintah meluncurkan Program 3 Juta Rumah sebagai bagian dari program prioritas nasional.
Program ini ditujukan untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan terkait implementasi program tersebut di daerah.
“Ini masih kita inventarisir semuanya di dinas teknis,” ujarnya saat ditemui di Bundaran Besar Palangka Raya, Jumat pagi, 29 Agustus 2025.
Ia menambahkan, program ini diyakini akan berjalan sesuai rencana. “Semuanya pasti berjalan aja lah,” jelasnya.
(Sya'ban)
