SAMPIT – Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memanggil pihak Pertamina Sampit guna memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi tetap aman dan dapat diakses petani, di tengah kekhawatiran maraknya pelangsiran serta kenaikan BBM non subsidi, Senin 20 April 2026.
Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya keluhan masyarakat, khususnya petani yang saat ini mulai memasuki masa penggarapan lahan. DPRD menilai kebutuhan BBM bagi sektor pertanian sangat mendesak dan tidak boleh terganggu.
“Kita memanggil terkait BBM subsidi. Banyak pelangsir yang bahkan terlihat oleh warga luar, ini tentu jadi perhatian serius,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyannoor.
Ia menegaskan, terlepas dari persoalan pelangsiran, kebutuhan petani harus menjadi prioritas utama, dikhawatirkan kebutuhan petani malah terabaikan. Untuk itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Pertanian agar ada skema khusus penyaluran BBM bagi petani.
“Kami minta Pertamina bersurat ke SPBU agar ada pemisahan untuk petani, supaya tidak mengganggu antrean umum. Sekdis Pertanian juga kami panggil, dan sudah ada persetujuan bahwa petani bisa mengambil BBM sesuai data dan regulasi,” katanya usai audiensi dengan Pertamina dan dinas pertanian.
Dalam mekanisme tersebut, petani yang terdaftar dalam kelompok tani (Poktan) nantinya diperbolehkan mengambil BBM subsidi menggunakan jerigen, mengingat penggunaan alat seperti hand traktor tidak memungkinkan jika harus mengantre seperti kendaraan umum.
“Petani ini khusus, tidak digabung dengan mobil pikap atau truk. Mereka sesuai data yang ada. Kalau tidak dibantu suplai dari Pertamina, bisa berdampak besar, karena ini menyangkut kebutuhan beras,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak Pertamina telah menunjukkan itikad baik dengan berkoordinasi bersama SPBU terkait sistem barcode dan data petani yang berhak menerima BBM subsidi. Kuota penyaluran pun disesuaikan dengan data dari Dinas Pertanian.
“Dengan sistem itu, petani bisa kembali menjalankan aktivitas seperti mengoperasikan hand traktor. Hak mereka terhadap BBM subsidi harus terpenuhi,” lanjutnya.
Ia menjelaskan nantinya akan ada hari khusus petani yang membeli BBM subsidi tidak bergabung dengan kendaraan umum, karena petani hanya perlu di hari-hari tertentu saja.
“Karena keperluan petani ini kan hari-hari tertentu saja misalnya saat penggarapan lahan atau panen saja tidak tiap hari, jadi nanti ada hari khusus bagi petani ke SPBU,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga menerima aspirasi masyarakat pesisir terkait kebutuhan BBM bagi nelayan wilayah selatan, ia menyebutkan bahwa sudah ada SPBU khusus nelayan di wilayah Desa Jaya Kelapa.
“Untuk nelayan wilayah selatan sudah ada SPBU khusus bagi mereka di desa Jaya Kelapa, keluhan petani ini banyak di wilayah selatan,” ujarnya.
Akhyannoor yang juga dari Fraksi Gerindra ini menyatakan komitmen dukungan terhadap program pemerintah pusat, terutama dalam hal menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
“Kami mendukung program Presiden Prabowo, dan petani harus diutamakan. Mereka saat ini banyak mengeluh, apalagi dengan kondisi harga yang naik. Jangan sampai petani harus berebut BBM dengan masyarakat umum,” ujarnya. (Nardi)
